Humas BKN, Sejak digulirkannya visi transformatif pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla melalui “Terwujudnya Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong (Pancasila),” Gerakan Nasional Revolusi Mental (GNRM) 2015-2019 menjadi salah satu agenda prioritas pemerintah Indonesia. Pada tahun 2016 pemerintah telah menetapkan perwujudan revolusi mental terdiri dari 70% perubahan ditujukan untuk Aparatur Sipil Negara (ASN) dan 30% ditujukan untuk masyarakat.

Latar belakang lahirnya aksi GNRM, dikutip dari Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK), diawali dengan pembentukan Pokja Revolusi Mental oleh Presiden Jokowi melalui diskusi dan jajak pendapat yang melibatkan 300 tokoh masyarakat sehingga menghasilkan enam nilai strategis-instrumental, yakni: 1) Kewargaan, yaitu menyadari hak dan kewajiban; 2) Bisa dipercaya; 3) Kemandirian; 4) Kreativitas; 5) Gotong Royong; dan 6) Saling menghargai.

Kemudian Tim Pokja Revolusi Mental meringkas keenam nilai tersebut menjadi 3 (tiga) nilai yaitu Integritas (yang berisi unsur nilai Kewargaan dan bisa dipercaya); Etos Kerja (terdiri dari nilai kemandirian dan kreativitas); dan Gotong royong (kerjasama dan saling menghargai).

Ketua Prokja Revolusi Mental Arif Budimanta menyampaikan bahwa pemerintah telah menyusun 4 (empat) agenda strategis GNRM Tahun 2015-2019 yang meliputi pembentukan payung hukum melalui Instruksi Presiden tentang GNRM; Reformasi birokrasi yang melayani dan berintegritas; Pembentukan Gugus Tugas Daerah untuk membangun inisiatif dan partisipasi pelaku GNRM; dan Praktik keteladanan di seluruh simpul perubahan dan tingkat kepemimpinan.

“Dasar gerakan revolusi mental melalui 3 (tiga) nilai integritas, etos kerja, dan gotong royong merupakan benchmark GNRM yang diinternalisasi ke dalam 5 (lima) aksi nyata GRNM melalui program Indonesia Melayani, Indonesia Tertib, Indonesia Mandiri, Indonesia Bersih, dan Indonesia Bersatu,” terangnya dalam Forum Bakohumas Tematis Gerakan Nasional Revolusi Mental yang berlangsung Senin, (22/8) di Kemenko PMK Jakarta. (des)