Untitled Document
Disperkim dan Pertanahan Ternate Kecipratan Rp 11 Miliar Untuk RTLH



Update : 2017-03-29


KBRN, Ternate : Rapat Koordinasi (Rakor) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Seluruh Indonesia tahun 2017 berlangsung Kamis (2/2/2017) di Gedung Serbaguna, Komplek Kementerian PUPR Jakarta.

Rakor yang berlangsung selama dua hari tersebut bertujuan untuk membangun koordinasi guna mendorong singkronisasi kebijakan dan program bidang perumahan antara pusat dan daerah dalam mekanisme yang partisipatif.

Direktur Jenderal Penyediaan Perumahan Kementrian PU PR, Syarif Burhanuddin dalam kesempatan tersebut mengatakan, tujuan Rakor ini guna menyatukan persepsi tentang implementasi dari PP 18 tahun 2016 tentang OPD yang baru, terhadap tugas pokok dan fungsi dari Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman.

"Selain itu untuk mengidentifikasi isu isu strategis dan tantangan bidang PKP, dalam rangka percepatan penyediaan 1 Juta Rumah, dan peningkatan kualitas lingkungan perkotaan yang merupakan bagian dari implementasi Nawacita Presiden dan Wakil Presiden RI," jelasnya.

Selain itu menurut Syaiful, perlu adanya MoU dari pusat dan daerah untuk wajib menyediakan data dan informasi perumahan, serta persentase target penyelesaian masalah perumahan Backlog dan RTLH yang harus di kerjakan masing-masing Kabupaten/Kota.

"Selain itu perlu dilakukan sosialisasi perumahan sebagai urusan wajib para kepala daerah dan DPRD agar perumahan mendapat prioritas penganggaran, selain itu penggabungan tugas dan fungsi cipta karya dan perumahan. Ini bertujuan agar pelaksanaan tugas dan funsi yang tepat dan jelas untuk perumahan, permukiman dan pertanahan, sehingga seluruh Kabupaten dan Kota di Indonesia mendapat DAK reguler," ungkapnya.

Ditambahkan Syaiful, kalau di tahun ini tidak semua Kabupaten/Kota memperoleh program perumahan, makan di tahun 2018 nanti, seluruh daerah akan memperolehnya.

Sementara itu Kepala Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kota Ternate, Rizal Marsaoly dalam keterangannya kepada RRI via telefon mengatakan, di tahun ini juga Pemkot Ternate akan memperoleh Dana Alokasi Khusus (DAK).

"Kita akan memperoleh DAK sebesar Rp. 11 miliar, untuk penanganan rumah tidak layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang ada di kota Ternate," tuturnya.
Untitled Document


PERATURAN DAERAH


VIDEO DISPERSKRIM KAB. MAMASA

Untitled Document Untitled Document